RADIO MITRA 97.0 FM KOTA WISATA BATU | INSPIRASI KELUARGA ANDA | Interaktif | Telp 0341-597 440 | SMS 081 333 74 9797 | Facebook: Radio Mitra 97.0 FM | Twitter: @mitra97fm | YM: radiomitra | Alamat: Jalan Wukir no.4 Temas - Kec. Batu - Kota Wisata Batu - Malang - Jawa Timur - Indonesia | www.mitrafm.com |

Home » Berita » Berita Anda » Biaya Kredit Syariah Tinggi

Biaya Kredit Syariah Tinggi

JAKARTA,SENIN – Produk-produk kredit yang diluncurkan perbankan syariah memiliki bunga atau bagi hasil rata-rata 2 persen lebih tinggi daripada tingkat bunga produk kredit perbankan konvensional. Hal ini membuat produk kredit perbankan syariah harus bersaing ketat dengan produk kredit perbankan biasa.

Pemimpin jasa konsultasi ekonomi syariah Karim Business Consulting, Adiwarman A Karim, menyatakan hal itu dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bagi kalangan media massa di Jakarta, Sabtu (9/8).

Ia menjelaskan, baik perbankan syariah maupun konvensional memperhitungkan cost of fund (ongkos penerbitan kredit), biaya operasional, serta marjin keuntungan untuk menetapkan tingkat suku bunga atau bagi hasil sebuah produk kredit. Perbankan umum saat ini menetapkan cost of fund pada kisaran 9 persen, biaya operasional 4 persen, dan marjin keuntungan 2 persen sehingga bunga kredit perbankan umumnya sekitar 15 persen.

Pada perbankan syariah, cost of fund biasanya sama dengan perbankan konvensional, 9 persen, dan marjin keuntungan 2 persen. Namun, untuk biaya operasional, perbankan syariah memperhitungkan lebih tinggi, 6-8 persen. Dengan demikian, tingkat bagi hasil di bank syariah biasanya 18-19 persen.

Beberapa bank umum sudah dapat menekan tingkat bunga kreditnya, ini antara lain karena perbankan itu mampu menekan biaya operasional dari 4 persen menjadi 4 persen serta menurunkan marjin keuntungan dari 2 persen menjadi 1 persen.Perbankan syariah di Indonesia relatif masih baru. Oleh karena itu, menurut Adiwarman, seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki digunakan untuk investasi, terutama pengembangan jaringan, sistem informasi, dan sumber daya manusia.

Ekonom Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, yang juga anggota Panitia Kerja RUU Perbankan Syariah, Sunarsip, mengatakan, UU Perbankan Syariah disusun dengan berbagai perangkat perlindungan nasabah yang maksimal. Namun, bentuk riil perlindungan itu harus dijabarkan kembali oleh Bank Indonesia (BI) melalui berbagai peraturan BI.(*kompas/cho/mitrafm.com)

Baca Juga

belajar-dimanapun-kapanpun

Belajar Kapanpun dan Dimanapun

Oleh:¬†Agus Triarso, S.Kom (MitraFM.com) – “Belajar kapan pun dan dimanapun…!!!” Ya, itulah isu yang saat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*