RADIO MITRA 97.0 FM KOTA WISATA BATU | INSPIRASI KELUARGA ANDA | Interaktif | Telp 0341-597 440 | SMS 081 333 74 9797 | Facebook: Radio Mitra 97.0 FM | Twitter: @mitra97fm | YM: radiomitra | Alamat: Jalan Wukir no.4 Temas - Kec. Batu - Kota Wisata Batu - Malang - Jawa Timur - Indonesia | www.mitrafm.com |

Home » Headline » Hidup Bersama vs Menikah

Hidup Bersama vs Menikah

MENIKAH selalu menjadi idaman setiap orang. Tidak menikah adalah pilihan hidup. Sementara living together atau hidup bersama merupakan pilihan dari sekian banyak pilihan hidup. Lantas, apa perbedaan antara menikah dengan hidup bersama jika keduanya sama-sama tinggal dalam satu atap?

Dalam beberapa tahun terakhir, pertanyaan apakah pernikahan harus diakui oleh negara dan sistem hukum sebagai pemberian hak-hak tertentu, telah semakin kabur.

Tidak hanya karena semakin marak pernikahan antara pasangan homoseksual yang akhirnya membawa hak-hak hukum penuh tidak tersedia untuk heteroseksual, tetapi jumlah laki-laki menikah dan perempuan hidup bersama dengan kehadiran anak-anak di tengah-tengah mereka juga semakin meningkat secara drastis, selama 40 tahun terakhir ini.

Hidup bersama dalam satu atap tanpa ikatan pernikahan resmi baik secara agama maupun negara masih dianggap tabu. Padahal, pilihan untuk hidup bersama adalah hak setiap orang yang mungkin dilihat dari pandangan sudut agama, budaya, sosial lingkungan tertentu sebagai aib.

Saat ini, ada lebih dari dua juta pasangan kumpul kebo (living together) yang diperkirakan terus meningkat menjadi 3,8 juta dalam 20 tahun terakhir ini. Dengan kondisi tersebut, kemungkinan anak-anak lahir di luar nikah pun semakin banyak. Demikian yang dikutip okezone dari Telegraph, Jumat (4/2/2011).

Dengan kondisi itu, haruskah hukum menanggapi kecenderungan sosial yang bagi beberapa orang mungkin tidak setuju?

Sir Nicholas Wall, hakim senior keluarga merasa prihatin terhadap kesulitan hukum yang dialami pasangan kumpul kebo ketika mereka berpisah, terutama jika anak-anak turut terlibat di dalamnya.

Tidak ada perlindungan seperti pasangan suami istri (pasutri) yang bisa menikmati konsep perkawinan dengan hukum yang umum. Namun jika secara hukum ada, turut menghilang dengan adanya UU Perkawinan tahun 1753.

Jadi Nicholas berpendapat, Koalisi harus memberlakukan rekomendasi dari Komisi Hukum pada tahun 2007, yang menyerukan perlindungan hukum bagi pasangan hidup, terutama mereka yang memiliki anak-anak.

Namun, apa yang tampak seperti tidak ada keadilan penuh ternyata berlaku kebalikannya. Banyak pasangan tinggal bersama sebagai pasutri justru karena mereka tidak ingin memiliki kewajiban kontrak dengan satu sama lain, atau terhadap negara.

Pasalnya, mereka telah menolak perlindungan yang ditawarkan oleh perkawinan. Mereka juga menegaskan mengapa harus segera disahkan secara hukum ketika hubungan telah berakhir?

Baroness Deech, profesor hukum di Gresham College, London pernah mengamati, “Hukum bagi mereka yang hidup bersama akan menjadi rezeki nomplok bagi pengacara, tetapi tidak ada orang lain yang terlibat kecuali para penggali emas.”

Dari beragam kondisi itu, Petrus Oborne mengamati, semua bukti menunjukkan bahwa perkawinan di dalam ikatan keluarga merupakan hal yang paling stabil, dan lingkungan terbaik untuk membesarkan anak-anak. (Mitra FM/oke)

Baca Juga

mitrafm.com Aksi Sehat 212 BMH

Aksi Sehat 212 BMH

MitraFM.com – Aksi Sehat 212 BMH. Besok (2-12-2016) akan digelar Aksi Bela Islam 212 menuntut ditegakkan hukum ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*