RADIO MITRA 97.0 FM KOTA WISATA BATU | INSPIRASI KELUARGA ANDA | Interaktif | Telp 0341-597 440 | SMS dan WhatsApp 081 333 74 9797 | Facebook: Radio Mitra 97.0 FM | Twitter: @mitra97fm | Instagram: @radiomitra97fm | Alamat: Jalan Wukir no.4 Temas - Kec. Batu - Kota Wisata Batu - Malang - Jawa Timur - Indonesia | www.mitrafm.com |

Home » Berita » Berita Batu Malang » “MKKS” Desak Pemkot Malang Perhatikan Guru Swasta

“MKKS” Desak Pemkot Malang Perhatikan Guru Swasta

Malang – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (“MKKS”) SMP swasta Kota Malang, Jawa Timur, mendesak pemkot setempat agar lebih memperhatikan nasib guru-guru swasta yang penghasilannya kecil, apalagi guru sekolah swasta dengan kategori rendah.

Ketua MKKS SMP swasta Kota Malang Idham Khalid, Jumat, mengakui, saat ini masih ada perbedaan perlakuan guru yang mengajar di SMP swasta kategori menengah dengan yang berkategori rendah.

“Oleh karena itu kami minta Pemkot Malang memberikan perhatian serius bagi guru-guru swasta ini, terutama sekolah yang berkategori rendah. Sebab, di SMP yang berkategori rendah ini masih ada guru yang gajinya tidak lebih dari Rp500 ribu/bulan, bahkan hanya Rp10 ribu/jam mengajar,” tegasnya.

Idham menjelaskan, gaji guru swasta di setiap sekolah berbeda setiap jamnya, bahkan ada guru yang hanya digaji Rp10 ribu/jam mengajar.

Meski sudah ditambah dengan insentif guru yang berasal dari APBN sebesar Rp300 ribu/bulan untuk setiap guru atau hibah APBD Rp200 ribu/bulan. Namun, jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidup guru swasta.

Ia berharap, dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pendidikan yang sedang dibahas itu, Pemkot malang bisa lebih memperhatikan guru swasta.

Menanggapi desakan MKKS SMP swasta tersebut, Wali Kota Malang Peni Suparto mengaku, belum bisa direalisasikan karena untuk memberikan insentif bagi guru swasta, pemkot setempat masih terganjal dengan aturan pemberian dana hibah.

“Kami juga ingin meningkatkan kesejahteraan guru-guru swasta, namun kami maish belum bisa mewujudkannya karena masih belum ada payung hukumnya dan dewan lah yang lebih tahu mengenai aturan apakah guru swasta ini boleh mendapatkan bantuan (insentif) atau tidak dari pemkot,” tandasnya.

Sebelumnya anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB Sutiaji menyatakan, pemberian bantuan insentif atau hibah pada guru-guru swasta masih terganjal Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Ia mengakui, kesehjateraan guru swasta di kota pendidikan ini memang masih dinilai di bawah standar akibat minimnya nominal gaji yang diterima, namun Pemkot Malang tak bisa mengucurkan dana insentif bagi guru-guru swasta karena terbelenggu Permendagri tersebut.

“Permendagri tersebut membatasi pemberian hibah dan bantuan pada pihak nonperintah termasuk guru swasta. APBD tidak boleh dikucurkan secara terus menerus pada pihak yang sama, sehingga harus dibatasi,” tegasnya.(ant)

Baca Juga

Jelajah Pasar Rakyat Nusantara

JELAJAH PASAR RAKYAT NUSANTARA

MitraFM.com – Jelajah Pasar Rakyat Nusantara 2016. JELAJAH PASAR RAKYAT NUSANTARA FESTIVAL PASAR RAKYAT 2016 Keluarga ...