RADIO MITRA 97.0 FM KOTA WISATA BATU | INSPIRASI KELUARGA ANDA | Interaktif | Telp 0341-597 440 | SMS dan WhatsApp 081 333 74 9797 | Facebook: Radio Mitra 97.0 FM | Twitter: @mitra97fm | Instagram: @radiomitra97fm | Alamat: Jalan Wukir no.4 Temas - Kec. Batu - Kota Wisata Batu - Malang - Jawa Timur - Indonesia | www.mitrafm.com |

Mitra Update
Home » Berita » Berita Batu Malang » Pendidikan Kota Malang Sarat Keluhan Biaya Mahal

Pendidikan Kota Malang Sarat Keluhan Biaya Mahal

MITRAFM.COM,(Batu, Malang)  – Masa satu tahun, sejatinya bukan waktu yang pendek bagi pemerintah kota (pemkot) Malang untuk memperbaiki sistem pendidikan. Namun, sistem pendidikan diharapkan warga Malang, masih jauh panggang dari api.

Kota Malang yang selama ini dikenal sebagai Kota Pendidikan, pada 2012 memanen banyak keluhan.  Masalah utama adalah biaya pendidikan. Beberapa pihak menilai biaya pendidikan di Kota Malang sangat mahal, sehingga berimbas pada pungutan sekolah.

Keluhan yang muncul ini bisa dilihat dari pengaduan di beberapa posko yang dibuka LSM dan legislatif. Didit M Sholeh, Koordinator Malang Corruption World  (MCW) Malang mengatakan, selama satu tahun, mayoritas pengaduan yang didapat adalah terkait pendidikan. Mulai dari biaya mahal, pungutan, komersialisasi pendidikan, serta pelayanan yang kurang baik.   “Modusnya penarikan untuk pendidikan juga bermacam-macam,” Selasa (25/12/2012).

Di antara modus penarikan  adalah pembayaran uang esktrakurikuler, dana untuk keselamatan, dana untuk membeli korden kelas, biaya wisuda, serta biaya untuk pembelian LKS dan seragam.

Menurut Didit pungutan tersebut semestinya tidak perlu mengingat Dinas Pendidikan sudah  mempunyai anggaran khusus. Wajib belajar sembilan tahun pun telah dibebaskan dari biaya melalui penyaluran BOS daerah dan BOS nasional.

Masalah lain yang juga harus menjadi perhatian adalah rapat komite yang tidak transparan. Sering kali wali murid mendapat informasi dari komite sekolah terkait besaran Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) tanpa menjelaskan dulu kebutuhan sekolah.

“Seharusnya komite terbuka tentang program sekolah. Untuk merumuskan kebutuhan, sekolah juga bisa melibatkan siswa, karena yang tahu kebutuhannya kan siswa,” ujarnya.

Keluhan serupa juga diterima DPRD Kota Malang melalui SMS Center di Komisi D.

Tri Yudiani, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang mengatakan, selama setahun ini, ada 50 pengaduan yang masuk lewat SMS Center. Keluhan terbanyak terkait pungutan sekolah.

“Permasalahan ini bisa diminimalisasi melalui keterbukaan dalam komite sekolah. Rapat komite sekolah kan yang menentukan biaya sekolah selama satu tahun. Dalam musyawarah ini semuanya harus jelas dan transparan serta legowo sehingga tidak ada wali murid yang keberatan,” kata Yudis.

Yudis juga menyebut perlunya monitoring Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang melakukan tarikan tanpa disertai program yang jelas.

Awas Siswa Titipan

Fransiska Rahayu Budiwiarti, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada Dinas Pendidikan, untuk memastikan bahwa di tahun 2013, tidak ada lagi ada pungutan, utamanya pada sekolah yang sudah digratiskan.

Menurutnya, banyaknya pungutan selama 2012 karena Dindik kurang memperhatikan masalah sarana dan prasarana sekolah. Padahal sekolah membutuhkan sarana tersebut untuk optimalisasi kegiatan belajar dan mengajar.

Fransiska menegaskan, yang terpenting kelak, Dindik harus mempunyai mekanisme yang tepat menjelang Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) 2013. Sebab, semua tarikan dan berawal dari mekanisme PPDB. “Dan PPDB 2013 sepenuhnya menggunakan sistem on line, harus dipastikan tidak ada siswa titipan,” ujarnya.

Di tahun 2013 nanti, kata Fransiska, Dindik sudah diberikan anggaran sekitar Rp 18 miliar ditambah Rp 7,1 miliar dari provinsi untuk siswa SMA dan SMK yang kurang mampu. Sementara untuk penunjang sarana dan prasarana disiapkan Rp 11 miliar ditambah bantuan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Sri Wahyuningtyas mengatakan selama ini warga salah mengartikan pungutan. Banyak warga yang sebenarnya berniat untuk menyumbang ke sekolah, namun dianggap sebagai pungutan.

“Kalau menyumbang memang tidak ada larangan, dan wali murid menyumbang karena memang anggaran untuk sarana dan prasarana di Dindik sangat minim,” ujar Yuyun, sapaan Sri Wahyuningtyas.

Untuk itu, di tahun 2013 ini, Dindik akan meningkatkan bantuan sarana dan prasarana sekolah serta akan meningkatkan pengawasan di sekolah-sekolah.(Surya Online)

Baca Juga

Jelajah Pasar Rakyat Nusantara

JELAJAH PASAR RAKYAT NUSANTARA

MitraFM.com – Jelajah Pasar Rakyat Nusantara 2016. JELAJAH PASAR RAKYAT NUSANTARA FESTIVAL PASAR RAKYAT 2016 Keluarga ...