Keraton Solo Naikan Sewa Tanah, Warga Protes

Keluarnya kebijakan Keraton Surakarta yang menaikan harga sewa lahan mendapat pertentangan dari warga. Pasalnya, kenaikan harga yang ditetapkan pihak keraton dianggap terlalu tinggi.

Semula, untuk lahan tanah di bawah 100 meter, setiap warga yang menempati tanah hak milik keraton dikenakan sewa sebesar Rp 10 ribu. Kini, keraton menarik uang sewa Rp75 ribu untuk sewa lahan di bawah 100 meter persegi, selama satu bulan.

Wiwit Ketua Rt 04/01 Mangkuyudan, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (15/3/2008) mengatakan, dengan dinaikannya uang sewa lahan, pihak keraton mengingkari aturan yang pernah dibuat raja-raja sebelumnya.

“Yang mana perintah raja adalah memprioritaskan rakyat kecil dan belum memiliki untuk tempat tinggal. Dengan kenaikan sewa lahan, sama saja kami harus membayar Rp900 ribu setahunnya. Jumlah tersebut bagi kami terlalu tinggi,” jelas Wiwit yang mengaku telah menempati lahan milik keraton sejak tahun 1983.

Sebagai bentuk protes warga terhadap pihak keraton Surakarta, warga tetap tidak akan mematuhi perintah raja, membayar kenaikan sewa tanah. warga tetap akan membayar sewa tanah kepada pihak keraton, dengan acuan harga sewa tanah yang lama. Kendati kemungkinan dampak terburuk, warga diusir pihak keraton untuk tidak lagi menempati tanah milik keraton tersebut.

“Memang, keraton memanggil kami. Tapi tidak semua warga yang tinggal di benteng keraton ini diundang untuk membicarakan sewa tanah. Semisal, kami seluruhnya diundang, kami bisa memberikan masukan kepada pihak keraton. Tapi ini tidak, kami tidak diundang, dan kami tetap akan membayar dengan harga sewa lama,” tegasnya.

Sementara itu Lurah Baluwarti, Pasar Kliwon, Urbawati ketika dikonfirmasi prihal penolakan warga terhadap kenaikan harga sewa tanah keraton, menolak memberikan penjelasan. Bahkan Urbawati memilih menghindar dengan alasan yang tidak jelas.

“Maaf, saya ada keperluan, saya tidak bisa memberi komentar tentang protes tersebut. Lain kali saja,” ujar Urbawati ketika ditemui di kantornya. Sedangkan dari pihak keraton sendiri belum memberikan penjelasan apapun, menyangkut penolakan dan perlawanan warga sekitar keraton.(Bramantyo/Trijaya/ism)