Iklan Capres dan Cawapres Perlu Diawasi

Kalangan organisasi non-pemerintah mengusulkan pengawasan terhadap penampilan iklan dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat.
Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay menjelaskan, berdasar pengalaman pemilu sebelumnya, kerap kali iklan negara dimanfaatkan untuk kampanye terselubung.

“Menjelang kampanye, ada saja iklan layanan masyarakat tentang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini harus kita batasi,” cetusnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus RUU Pilpres di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selasa (8/4/2008) malam.

Hadar mencontohkan praktik yang berlaku di Kanada, di mana, menjelang pemilu, suara presiden yang menjabat tidak boleh terdengar di radio.

Meski begitu, dia mengusulkan perlunya perpanjangan masa kampanye. Sebab, diperlukan ruang komunikasi antara calon dengan pemilihnya. Dikatakannya juga, bentuk kampanye yang ideal adalah yang bersifat dialog dan debat.

“Tidak cukup satu kali saja debatnya. Bagaimana kalau lima kali,” sarannya.

Debat tersebut, menurut dia, tidak hanya digelar Komisi Pemilihan Umum saja, tetapi juga di luar lembaga penyelenggara pemilu itu. Sebab, debat yang ideal harus memberi kesempatan saling bertanya, baik antar-calon maupun antara calon dengan rakyat.

Sementara itu, Hadar mengatakan, presiden dan wakil presiden tidak perlu mundur jika akan maju kembali dalam pemilihan presiden. “Apabila mundur, maka akan timbul terlalu banyak masalah,” cetus dia. (Jri)