PPK Blitar Ancam Boikot Pilgub Jatim

Ratusan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Blitar yang tergabung dalam Forum Komunikasi PPK (FKP) mengancam akan memboikot pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim jika honor mereka tidak segera dinaikan.

Mereka menuntut adanya kenaikan honor untuk ketua PPK yang sebelumnya Rp 350 ribu menjadi Rp 1 juta/bulan. Sedangkan honor untuk anggota PPK yag sebelumnya dianggarkan Rp 300 ribu dinaikan menjadi Rp 850 ribu.

“Besaran honorarium sesuai keputusan gubernur Jatim nomor 188/13/KPTS/0.3/2008 sangat tidal layak untuk mendukung pelaksanaan Pilgub, sehingga kita minta perubahan demi kesejahteraan kita serta kelancaran pelaksanaan Pilgub,” kata Koordinator Forum Komunikasi PPK se Kabupaten Blitar, Maryani kepada detiksurabaya.com, Selasa (8/4/2008)

Selain honor ketua serta anggota PPK, FKP juga meminta kenaikan honor bagi anggota Panitia pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa. Jika sebelumnya honor ketua PPS sebesar Rp 160 ribu/bulan, FKP minta agar dinaikkan menjadi Rp 500 ribu / bulan dan honor anggota PPS Rp 140 ribu/bulan dinaikkan sebesar Rp 250 ribu/bulan.

Tuntutan lain dari FKP adalah kenaikan honor bagi Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS). Jika sebelumnya honor Ketua KPPS hanya dijatah sebesar RP 140 ribu/ bulan minta naik sebesar Rp 250 ribu/bulan, sedangkan untuk anggota KPPS yang semula hanya Rp 100 ribu/bulan minta naik Rp 200 ribu/ bulan. “Jika tuntutan ini tidak dikabulkan, maka kami tidak bertanggung jawab atas suksesnya Pilgub Jatim,” jelasnya.

Maryani menambahkan, penempatan anggaran dari provinsi sangat tidak efisien, salah satu contohnya adalah adanya anggaran untuk biaya telepon di tingkat PPS yang mendapat alokasi cukup besar. Padahal, hampir semua kantor desa di Kabupaten Blitar tidak mempunyai pesawat telepon.

“Jika tuntutan kenaikan gaji tidak dipenuhi, kita akan boikot pelaksanaan Pilgub dan siap mengundurkan diri sebagai anggota PPK,” ancam Maryani.

Sementara itu, anggota KPUD Kabupaten Blitar Heri Suprayitno mengakui jika pihaknya telah menerima surat pernyataan sikap dari Forum PPK. Melihat hal tersebut, pihaknya hanya berharap agar anggota PPK saat ini tidak gegabah dalam menyikapi rendahnya honor bagi PPL,PPS serta KPPS.

Kita berharap agar semua anggota PPK, PPS serta KPPS tetap mempunyai komitmen untuk mensukseskan pemilu. “Kita akan selalu siap menjembatani kepentingan mereka, sehingga pilgub Jatim pada bulan juli mendatang dapat berjalan lancar,” jelas Heri. (bdh/bdh)